Palangka Raya – Tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh adat dari berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Ketua tim penelitian, Dr. Aquarini, M.I.Kom., mengatakan FGD ini merupakan bagian dari kegiatan riset berjudul “Transformasi Kebijakan Publik dengan Platform Digital: Meningkatkan Keberlanjutan Mahaga Petak Danum Sumberdaya Alam Suku Dayak”.
“Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan hibah dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) tahun anggaran 2025,” jelas Aquarini di Palangka Raya, Sabtu.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah ini turut dihadiri para Damang Kepala Adat dan Mantir. Tim dosen yang terlibat juga terdiri dari Dr. Mambang, M.A.P., dan Lisnawati, M.I.Kom.
Menurut Aquarini, FGD ini dirancang sebagai wadah dialog terbuka guna menggali pandangan masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam, tantangan yang dihadapi, serta peluang pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa arah pengembangan kebijakan publik dan platform digital benar-benar berakar pada budaya dan pengetahuan lokal masyarakat Dayak,” katanya.
Dia menambahkan, tujuan FGD mencakup tiga hal utama: mendengar pandangan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam, khususnya Mahaga Petak Danum; mengidentifikasi masalah dan solusi menjaga keberlanjutan lingkungan; serta menghimpun harapan masyarakat terhadap peran teknologi digital dalam pelestarian alam.
Selama diskusi, para tokoh adat menyampaikan berbagai perspektif mengenai perubahan lingkungan, praktik pelestarian turun-temurun, serta tantangan akibat kebijakan eksternal maupun aktivitas industri.
Aquarini menegaskan setiap masukan yang diberikan masyarakat akan dianalisis sebagai dasar perancangan awal platform digital pelestarian sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
“FGD ini adalah ruang mendengarkan berbagai perspektif agar hasilnya bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, UMPR menunjukkan komitmen dalam mendukung transformasi kebijakan publik yang berkelanjutan serta berakar pada budaya lokal, sekaligus mengintegrasikan teknologi digital untuk pemberdayaan komunitas adat di Kalimantan Tengah.
