Source: Humas Fisipol UMPR
Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) mengadakan Seminar Akhir Kajian Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya pada Rabu.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan kemiskinan di kota tersebut.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Asisten 3 Pemerintah Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan yang mewakili Pj. Wali Kota, Kepala BAPPEDALITBANG Kota Palangka Raya Dr. Fauzi Rahman, S.Sos., M.A.P., Dekan Fisipol UMPR yang juga bertindak sebagai tenaga ahli dalam penelitian, serta tim peneliti Fisipol UMPR. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kameloh Baru, sebuah wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan.
Dr. Fauzi Rahman dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. “Saya yakin, hasil kajian yang dipresentasikan hari ini akan memberikan gambaran jelas mengenai akar permasalahan kemiskinan di Kota Palangka Raya serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Alman P. Pakpahan menekankan bahwa isu pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pemerintah kota. “Masalah kemiskinan telah lama menjadi perhatian pemerintah, namun kita belum menemukan bentuk kebijakan dan implementasi yang tepat. Penelitian ini menjadi titik awal untuk memformulasikan solusi yang konkret,” katanya.
Dekan Fisipol UMPR Dr. Irwani, S.Sos., M.A.P menyoroti bahwa kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau kultur merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang paling sulit diatasi. Menurutnya, kemiskinan tidak dapat diatasi oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak yang dikenal sebagai collaborative governance.
Ketua tim peneliti, Sadar, S.IP., M.I.P, menambahkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, pentingnya collaborative governance tidak boleh diabaikan. Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas bisnis.
Melalui seminar ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari kajian penelitian di Kelurahan Kameloh Baru dapat memberikan solusi yang tepat sasaran dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (af)
